Luhut Binsar Panjaitan (lahir di Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947) adalah seorang jenderal bintang empat (purnawirawan) yang kini menjabat seabgai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdjianto, politikus Partai Nasional Demokrat yang sebelumnya mengisi posisi tersebut hingga 2 September 2015.

Sebelum menjadi Menteri Koordinator, Luhut ditunjuk sebagai Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Jauh sebelum Kabinet Kerja Jokowi, uhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Luhut memulai karirnya di Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat sebagai Letnan Dua Infanteri pada 1970. Gelar jenderal bintang satu ia dapatkan 25 tahun kemudian. Ketika masih di lapangan, ia pernah terlibat Operasi Seroja, mendirikan Detasemen 81 anti teror, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI-AD. Ia pensiun pada 1998.

Nama Dicatut Di Kasus Freeport

Nama Luhut sempat jadi perbincangan publik ketika kasus dugaan permainan saham di Freeport terkuak. Selain nama Presiden Joko Widodo, nama Luhut juga sempat dicatut. Namun ia mengaku tak ambil pusing menanggapi kabar yang beredar mengenai transkrip rekaman pe‎mbicaraan tersebut. 

Dalam transkrip yang beredar, Luhut pun disebut dalam pembicaraan segitiga itu sebagai orang yang paling bisa mempengaruhi Presiden Jokowi. Terkait itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu menampiknya. Ia mengaku selama berada di pemerintahan, dirinya memang selalu berdiskusi dan banyak memberi masukan baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Namun, hal tersebut dinilai wajar dan patut dilakukan sebagai pembantu presiden.