LADY BOSS: Perjuangan Angkie Yudistia Wujudkan Kesetaraan bagi Teman Penyandang Disabilitas

"Saya minta Angkie juga menjadi Juru Bicara Presiden bidang sosial,"

Fimela.com, Jakarta Begitu Presiden Joko Widodo mengumumkan. Angkie Yudistia, sociopreneur sekaligus penulis yang telah menginspirasi banyak masyarakat khususnya komunitas penyandang disabilitas, mengaku tak pernah menyangka dirinya akan ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden bidang Sosial oleh Presiden Jokowi.

Dia sempat berpikir kenapa dirinya dipilih dan apa ekspektasi Jokowi memilihnya sebagai salah satu Staf Khusus Presiden. Namun, dengan tekad untuk membantu mengurai dan memberikan solusi bagi masalah-masalah yang menyangkut komunitas penyandang disabilitas di Indonesia, Angkie maju sebagai salah satu Stafsus Milenial yang sangat menginspirasi masyarakat Indonesia.

"Pertama kali rasanya nggak percaya, sebagai seorang perempuan penyandang disabilitas diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Presiden. Pertanyaannya, kenapa saya? Ekspektasinya apa? Background saya adalah memangun ekosistem bagi teman penyandang disabilitas," ungkapnya.

Menurut Angkie, komunitas penyandang disabilitas di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan data BPS tahun 2018 dan diperbaharui 2020, kurang lebih jumlahnya mencapai 38 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, komunitas penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar. Untuk itu, Presiden Joko Widodo membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait para penyandang disabilitas di Indonesia. Karena itulah, menurut Angkie, Jokowi menunjuknya sebagai Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden bidang Sosial.

Pertama kali duduk bersama Jokowi, Angkie Yudistia banyak melakukan diskusi, termasuk menyamakan visi ke depan. Meski pada awalnya dia tidak percaya, namun akhirnya tugas sebagai Juru Bicara bidang Sosial dia terima.

"Jadi begitu, meskipun tidak percaya pada awalnya, tapi saya terima karena ini adalah challenge," katanya dengan senyum lebar.

Perjuangan Mewujudkan Kesetaraan

Begitu menjabat, Angkie menemukan begitu banyak helai benang yang harus dia urai mengenai komunitas penyandang disabilitas ini. Meski sudah ada payung hukumnya, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun sebelumnya belum ada program yang berdampak positif pada mereka.

"Penyandang disabilitas ini ada hukumnya, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Secara bertahun-tahun, kok nggak kita rasain, kok nggak ada satu program yang kita rasakan. Karena memang Perwakilan Pemerintahnya belum ada."

Untuk itu, tugas pertama yang harus dilakukan Angkie adalah menyelesaikan peraturan turunan dari UU tersebut. Ketika dia baru menjabat, peraturan turunannya baru ada dua. Sedangkan, total seluruhnya ada 10.

"Jadi, tugas kami adalah bagaimana dalam waktu singkat, dengan cepat, 8 peraturan turunan lainnya harus segera terealisasikan."

Tugas ini jelas tidak mudah. Dengan modal Bismillah, Angkie mencoba melakukan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga-lembaga, untuk berdiskusi dan menemukan masalah dan kendalanya. Lantas, mengapa payung hukum ini menjadi begitu penting?

"Tanpa payung hukum ini, kita akan sulit untuk melangkah. Sepanjang tahun 2019-2020, kita mencoba melakukan draf peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, kita kawal hingga sampai di meja Bapak Presiden," jelasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat berpesan. "Jangan sampai payung hukum ini hanya menjadi sesuatu yang sia-sia karena tidak ada implementasinya."

Gerakan Indonesia Bisa

Sehingga, tugas Angkie tahun 2021 ini adalah implementasi. Sebagai Staf Khusus Presiden non struktural, Angkie dan timnya memang tidak bisa mengeksekusi. Artinya, mereka memang tidak bisa membuat peraturan atau juga Undang Undang. Namun, mereka tetap bisa mendorong dan melakukan banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga implementasi ini dapat terwujud.

"Jadi, kami mencoba untuk membangun ekosistem dengan gerakan Indonesia Bisa, sehingga teman-teman disabilitas bisa mengakses vaksinasi Corona, bisa mengakses pendidikan, dan pekerjaan," lanjutnya.

Angkie mengaku, salah satu kendala dalam mewujudkan kesetaraan bagi teman-teman disabilitas adalah mengasah skill sesuai dengan demand atau kebutuhan perusahaan dan ekonomi kreatif.

"Teman-teman disabilitas memang mesti melihat itu. Tapi memang ini agak susah, kenapa? Pandemi Corona membuat kita sulit mengakses informasi. Sehingga, lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, pendidikan juga harus dijalani lewat jarak jauh. Sementara, teman-teman disabilitas semuanya vokasi. Nah, inilah tantangan bagi kami."

Namun, lanjutnya, bukan berarti Pemerintah berdiam diri. Teman-teman disabilitas membutuhkan dukungan dan rangkulan. Untuk itu, tahun ini Angkie dan timnya akan segera merealisasikan Komisi Nasional Disabilitas.

Angkie berharap, Komnasi Disabilitas ini dapat segera terealisasikan sehingga akan lebih banyak lagi program-program yang dapat mendukung produktivitas dan kesuksesan para teman disabilitas. Sehingga, kesetaraan bagi mereka dapat segera terwujud.

#elevate women