Selain Omnibus Law, Jangan Lupa Masih Ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Masih Harus Dikawal

Dampak langsung kekerasan seksual tidak hanya pada individu, namun juga pada keluarga, masyarakat, dan negara. Inilah mengapa Komnas Perempuan berpendapat bahwa upaya penghapusan kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila.

Harapannya saat ini adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lagi menjadi usulan dan proses penyusunan dan pembahasan, namun juga ditindaklanjuti dan diputuskan secara resmi. Masyarakat membutuhkan payung hukum untuk memenuhi hak atas keadilan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan memastikan negara bertanggung jawab dalam menciptakan ruang-ruang yang aman.

Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil telah mengusulkan Naskah Akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada sejumlah Anggota Legislatif untuk diusulkan kembali menjadi usul inisiatif DPR RI. Komnas Perempuan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mendukung penuh dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para anggota DPR RI dan Fraksi yang telah menjadi unsur pengusul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Mendorong dan mendukung DPR RI untuk menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021di Rapat Paripurna DPR RI Oktober 2020.

3. Merekomendasikan DPR RI untuk mengintegrasikan 6 (enam) elemen kunci yaitu: (1) tindak pidana kekerasan seksual; (2) sanksi pidana dan tindakan; (3) hukum acara khusus; (4) hak-hak korban, saksi, keluarga korban dan Ahli; (5) pencegahan dan (6) pemantauan, dalam NA dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual usul inisiatif DPR RI.

4. Mengajak seluruh penyintas, keluarga penyintas, pendamping, media massa dan masyarakat sipil, dan juga pemerintah untuk terus mengawal pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Bagaimana menurutmu, Sahabat FIMELA?

#ChangeMaker