Menkeu Sri Mulyani Sebut Data Jadi Masalah Utama Distribusi Bantuan Sosial Pekerja dan UMKM

Fimela.com, Jakarta Pemerintah menganggarkan bantuan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5juta dan UMKM sebesar Rp2,4 juta sehingga dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data yang valid dan akuntabel menjadi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan bantuan kepada pekerja dan UMKM. Di mana data yang dimiliki belum akuntabel dan valid. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan distribusi bantuan secara menyeluruh.

"Semua kebijakan akan lebih mudah dieksekusi jika datanya lengkap dan akuntabel. Namun di republik ini banyak data yang tidak valid. Jika dataya tidak valid nanti kita akan berhadapan dengan ketidakadilan," ungkap Sri Mulyani dalam pertemuan virtual pada Selasa (11/8/2020).

Untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi pekerja dan UMKM, kementerian keuangan mendapat data yang dihimpun oleh kementerian terkait serta data pinjaman bank dan nonbank. Hingga kini terus dilakukan verifikasi data untuk memastikan bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tepat guna. Ini menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk melengkapi data yang ada untuk kemudian ditransfer pada kementerian terkait.

Sebab, Sri Mulyani memaparkan bahwa data terbaru yang dimiliki Kementerian Sosial adalah data dari 2015. Sementara, Pemda tidak melakukan pembaruan data hingga COVID-19 melanda. Sehingga pemerintah membutuhkan data baru untuk memastikan anggaran bantuan bagi pekerja dan UMKM.