Gaya hidup sehat pengaruhi harapan hidup yang semakin meningkat

Fimela.com, Jakarta Salah satu ukuran status kesehatan di Indonesia dapat kita lihat melalui angka rasio usia harapan hidup yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tercatat angka rasio usia harapan hidup dari tahun 2012 (68,5 tahun) ke tahun 2016 (69,1 tahun) meningkat sebesar 0,6 tahun.

Selain itu, data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian anak usia dibawah 5 tahun mengalami penurunan secara signifikan sedangkan angka kematian neonatal dari tahun 2003 ke 2017 juga mengalami penurunan.

Namun demikian, dampak negatif terhadap status kesehatan akibat penyakit tidak menular meningkat secara signifikan. Lima besar penyakit tidak menular diperkirakan akan menghabiskan biaya di Indonesia sebesar $ 4,47 triliun (atau $ 17.863 per kapita) dari tahun 2012 hingga tahun 2030.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian penting dalam 4 tahun implementasi JKN adalah kasus pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK) tahap akhir yang harus menjalani perawatan dialisis. Biaya perawatan dialisis yang ditanggung oleh program JKN pada 2 tahun terakhir (2016 dan 2017) sekitar 3,9 T dan meningkat signifikan hingga 4,6 T, menempati posisi kedua dengan total biaya perawatan tertinggi.

Menurut Kepala PKEKK FKM UI Prof. Budi Hidayat mengatakan terapi CAPD (cuci darah lewat perut) lebih efisien dari segi biaya dibanding Hemodialisa (HD).

"Terapi hemodialisis ada tiga: HD, CAPD dan transplantasi. Dari kajian di seluruh dunia paling bagus untuk tingkatkan kualitas hidup pasien adalah transplantasi. Kedua CAPD, kemudian HD. Apalahi CAPD lebih cost efficien dibandingkan HD, tapi yang lebih banyak diberikan (pelayanan) HD. Di mana letak permasalahannya?," ujar Budi di konferensi Inahea ke-5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (31/10)

Namun, kebanyakan pasien menerima perawatan HD. Data IRR dari Pernerfri per Okober 2018, pertumbuhan pasien CAPD hanya berkisar di 8 persen, sementara pertumbuhan pasien HD per tahun mencapai 40-50 persen.

Hal ini dikarenakan lambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan ketersediaan alat penyedia CAPD yang terbatas.

"Ditambah dengan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan penyediaan layanan sedikit," paparnya.

TERKAIT: Jam Makan yang Baik untuk Penderita Asam Lambung

TERKAIT: Mengapa Tidur yang Cukup Penting, Efek Kurang Tidur pada Persepsi Usia

Jaminan Kesehatan Nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap perluasan akses pelayanan kesehatan.

Hingga bulan Oktober 2018, total peserta JKN tercatat sekitar 203juta jiwa atau lebih dari 80% total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam menjamin akses layanan kesehatan, khususnya pada kasus-kasus penyakit katastropik. Sebagai konsekuensinya, tentu peningkatan utilisasi layanan kesehatan pada kasus penyakit katastropik ini akan mendorong tingginya biaya pelayanan.

Fakta yang terjadi dengan tingginya defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan harus disoroti dan ditindaklanjuti secara serius. Biaya penyakit katastropik yang cukup tinggi, seperti contohnya dialisis tentu tidak dapat diabaikan.

Salah satu kunci dalam menjamin keberlangsungan program JKN adalah dengan melakukan proses kendali mutu dan kendali biaya. Dalam hal ini, ketersediaan dan penggunaan data tentu menjadi faktor kunci dalam review utilisasi, penilaian kualitas luaran pelayanan kesehatan, analisis dampak, hingga berbagai evaluasi ekonomi kesehatan.

Terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan pada proses analisis dampak kebijakan dan evaluasi ekonomi dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan kesehatan yang berbasis pada bukti.

Peran InaHEA sebagai asosiasi ahli ekonomi kesehatan menjadi kritis terutama dalam mendukung pemerintah pada proses penyusunan kebijakan kesehatan nasional. Oleh karena itu, sebagai wadah pertukaran ide dan perkembangan isu ekonomi kesehatan, InaHEA menyelenggarakan pertemuan ilmiah pada tahun ini dengan tema “Spiraling Economic Evidence to Boost National Health Policies”.

Kegiatan ini akan melibatkan sekitar 300 orang yang berasal dari berbagai institusi seperti kementerian/lembaga, perguruan tinggi, penyedia pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas), BPJS Kesehatan, dan beberapa insitutsi lain yang terkait erat dalam kerangka sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan Program JKN.