Di Negara Ini Kamu Harus Bayar Pajak Kalau Pakai Media Sosial

Fimela.com, Jakarta Selain digunakan sebagai wadah untuk mengemukakan pendapat, media sosial juga banyak digunakan untuk menemukan berbagai informasi dan hiburan. Tapi bagaimana jika untuk menggunkannya kita harus membayar pajak?

Bukan tak mungikin, melansir laman BuzzFeed aturan tersebut ternyata sudah diberlakukan oleh pemerintah Uganda, di mana mereka membebankan pajak kepada para pengguna media sosial. Dalam surat edarannya disebutkan jika aturan tersebut tak hanya berlaku bagi para pengguna Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instagram, dan platform media sosial main-stream lainnya.

Uganda blocks Social media & other OTT SERVICES.Many have taken it to Private Secure Networks, VPN & VPS to avoid the daily ugx 200. Daily's ago public servants, ministers privileges were increased by over 73%. Cc. @Info_Activism #IntelPostUpdates #SocialMediaTax pic.twitter.com/lsnSz3ZX4E

— IntelPost (@intelpostug) 1 Juli 2018

Ya, aturan pajak tersebut dibelakukan juga bagi para pengguna aplikasi pesan dan suara lain di internet. Aturan yang efektif dibelakukan mulai 1 Juli 2018 itu pun akan membebankan para pengguna untuk membayar pajak sebesar Ushs 200 atau Rp 745 perhari.

Selain itu para pengguna juga bisa membayar pajak secara mingguan sebesar Ushs 1.400 (Rp 5.221), atau bulanan dengan nominal Ushs 6.000 (Rp 22.376). Pembayaran pajak tersebut pun bisa dilakukan ddengan mudah, yaitu lewat aplikasi mobile.

Bukan tanpa alasan, pemberlakukan pajak media sosial ini ternyata dilakukan pemerintah Uganda, untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk pembangunan.