Sandiaga Uno: Pariwisata di Indonesia akan Terdampak akibat UU KUHP Terbaru

Pada salah satu pasal yang terdapat dalam RKUHP yaitu pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan diketahui mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinaan.

Namun, ancaman tersebut hanya bisa berlaku jika ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orangtua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah mereka yang berhak melakukan pengaduan.

Oleh karena itu, Sandi akan melakukan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang wisata terkait UU KUHP yang baru. Ia juga memastikan bahwa pariwisata di Indonesia aman, nyaman dan menyenangkan. Lebih lanjut, ia memastikan sosialisasi travel agent dan tour operator bahwa perjalanan mereka aman dan nyaman, dan sangat welcome.

Disahkannya KUHP telah menarik banyak perhatian publik di dalam dan luar negeri. Termasuk kaitannya dengan kelangsungan pariwisata domestik. Pada bidang pariwisata, terdapat pasal terkait dengan pasangan belum menikah yang hidup bersama yang termasuk didalam kategori perzinaan dalam KUHP baru, hal ini menjadikan pasal ini menyita perhatian publik.

Chusmeru selaku Pengamat Pariwisata mengungkapkan bahwa pasal yang disebut-sebut kontroversial itu memang menyedot perhatian publik, terutama wisatawan mancanegara. Melihat hal tersebut, beberapa negara asal wisatawan mancanegara cukup permisif terkait atas hubungan diluar nikah.

"Namun diperkirakan dampak itu hanya bersifat sementara dan tidak akan terjadi pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara secara besar-besaran. Mengapa? Karena industri pariwisata sesungguhnya hanya sensitif terhadap tiga hal," kata Chusmeru, Jumat (9/12/2022).

Hal pertama adalah terkait dengan situasi keamanan suatu negara. Menurutnya, selama pengesahan KUHP tidak menimbulkan gejolak politik besar di Indonesia, industri pariwisata akan berjalan seperti biasa. Termasuk upaya pemerintah memerangi terorisme secara serius. Kedua, terkait dengan bencana alam dan wabah penyakit seperti COVID-19 di Indonesia, dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung. Ketiga, krisis ekonomi global juga berdampak pada penurunan mobilitas wisatawan.

"Sedangkan pasal dalam KUHP yang dianggap kontroversial itu bersifat delik aduan. Sehingga bagi wisatawan mancanegara yang datang berpasangan namun belum terikat pernikahan tentu tidak terlalu berpengaruh sepanjang tidak ada pengaduan dari pihak ketiga," paparnya.

*Penulis: Sri Widyastuti.

#WomenForWomen