Keprihatinan PBB Terkait UU KUHP Indonesia yang Baru Disahkan

KUHP yang disetujui DPR telah menarik perhatian negatif dari media internasional dan kelompok HAM. Human Rights Watch (HRW) mengkritik secara tajam beberapa pasal bermasalah dalam KUHP. Satu di antaranya adalah pasal yang bisa berdampak pada kritikan. Pasal ini dianggap memalukan dan mencerminkan sifat insecure dari pejabat. Hal ini dikarenakan terdapat pasal mengenai pemerintah melarang adanya aksi yang menghina atau merendahkan pejabat publik.

"Malu-maluin bahwa para pemimpin Indonesia sangat insecure pada posisi dan kebijakan mereka, sehingga mereka akan mengkriminalisasi kritikan," ujar Deputi Direktur Asia HRW, Phil Robertson, dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (8/12), dikutip dari liputan6.com.

Human Rights Watch juga menyorot pasal lainnya menyangkut seks di luar nikah. Pasal ini dianggap menganggu privasi dan sudah disorot secara luas oleh media internasional. Investasi dan pariwisata juga dinilai akan terganggu. HRW menyebut pasal zina melanggar privasi dan bisa berdampak pada jutaan orang. Kelompok perempuan dan minoritas LGBT dapat dirugikan oleh pasal ini. Pada peraturan terbaru ini membuat mereka yang berhubungan seks dapat dipenjara atau didenda. Hukuman ini juga berlaku untuk orang dewasa yang lajang.

HRW menyarankan agar Lawmakers Indonesia harus mencabut hukum ini yang berbahaya bagi HAM di Indonesia. Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta agar masyarakat yang tidak setuju agar membawa pasal-pasal yang kontroversial ke Mahkamah Konstitusi.

Dhahana Putra selaku Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerangkan terkait kekhawatiran Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Kim. Sung Kim mengatakan pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR bisa membuat investor asing mundur.

“Tidak benar jika dikatakan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP terkait ranah privat atau moralitas yang disahkan oleh DPR berpotensi membuat investor dan wisatawan asing lari dari Indonesia,” ujar Dhahana dalam keterangannya, Rabu (7/12), dikutip dari liputan6.com

Kekhawatiran Sung Kim, ia sampaikan dalam acara US-Indonesia Investment Summit. Menurutnya, pasal-pasal tentang moralitas akan sangat mempengaruhi banyak perusahaan dalam memutuskan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak.

Pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan diketahui mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinaan. Namun, ancaman tersebut hanya bisa berlaku jika ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah mereka yang berhak melakukan pengaduan.

Dhahana menepis kekhawatiran Kim. Menurut Dhahana, pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi harus menghormati lembaga perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974.

Dhahana mengatakan, bentuk perlindungan privasi masyarakat adalah dengan mengatur kedua jenis delik tersebut sebagai delik aduan. Maksudnya adalah tidak akan pernah ada pengadilan tanpa adanya pengaduan yang sah dari mereka yang berhak mengadu karena telah dirugikan secara langsung, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai mereka yang berhak melakukan pengaduan.

“Secara a contrario, pengaturan tersebut juga berarti menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri,” kata dia, dikutip dari liputan6.com

Lebih lanjut, Dhahana mengungkapkan tidak pernah ada norma hukum dalam RKUHP yang memaksa pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya. Oleh karena itu, investor dan wisatawan mancanegara tidak perlu khawatir untuk berinvestasi atau berwisata ke Indonesia. Karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang.

*Penulis: Sri Widyastuti

#WomenForWomen