Perangi Kekerasan dan Pelecehan di BUMN, Erick Thohir Rancang Respectful Workplace Policy

Ilustrasi Lingkungan Kerja Credit: pexels.com/Lead

Fimela.com, Jakarta Mendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuat panduan aturan untuk saling menghargai di lingkungan kerja BUMN. Kebijakan saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace policy (WRP)akan menjadi pedoman seluruh insan BUMN untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan harmonis.

Arahan untuk membuat kebijakan WRP sendiri sudah dikeluarkan lewat surat edaran nomor SE-3/MBU/04/2022. Lewat keseriusan membuat WRP, Erick Thohir menunjukkan komitmen Kementerian BUMN untuk menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

"Aturan ini menjadi pedoman seluruh insan BUMN untuk berperilaku sopan dan menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan orang lain, berbagai bentuk pelecehan, perundungan, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan," ujar Erick seperti ditulis Liputan6.com.

Perhatian pada Penyandang Disabilitas

Mekanisme Pelaporan

Penyusunan kebijakan WRP juga disertai dengan strategi dalam tindakan penanangan. Meliputi mekanisme pelaporan, investigasi, penanganan dan pendampingan, sanksi dan support system seperti hotline, platform pelaporan, format pelaporan dan investigasi, sampai penyiapan tim profesional pendampingan serta anggaran.

"Dalam mekanisme pengaduan, perusahaan menyediakan sistem terintegrasi untuk menindaklanjuti adanya diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan, antara lain dengan Whistle Blowing System (WBS), pengaduan kepada atasan, kepada unit pengelola SDM, melalui email maupun media pelaporan Iainnya," lanjut Erick.

Ia juga mengimbau pada seluruh insan BUMN yang mengalami, melihat, mendengar terjadinya salah satu tindakan yang diperangi untuk melapor. Kewajiban melaporkan akan dipermudah dengan jalur-jalur pelaporan yang telah disediakan.

#WomenForWomen

UU TPKS
Publik
Setelah 6 tahun terombang-ambing, mayoritas fraksi di DPR menyetujui RUU TPKS disahkan jadi UU.
Lihat Selengkapnya
UU TPKS
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Publik
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU.
Lihat Selengkapnya
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Erick Thohir
Tokoh
Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Erick Thohir
Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Hashtag Lainnya...