Jelang Lebaran, Booster Bisa Dilakukan di Bandara hingga Terminal

Fimela.com, Jakarta Pada lebaran 2022 ini, pemerintah sudah memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan mudik. Dengan adanya pengumuman boleh mudik ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal menyediakan sejumlah titik vaksin booster di tempat publik selama arus mudik Lebaran 2022. Program ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menghendaki pemudik sudah disuntik vaksin 3 kali.

Dikutip dari Liputan6.com, jumlah masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan mudik ini mencapai 79 juta orang. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masih menjadi wilayah tujuan mudik terpadat. Budi Karya juga menghimbau agar seluruh pelaku perjalanan agar tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), seperti memakai masker hingga mencuci tangan.

Pemberian vaksin booster tersebut rencananya akan digelar di sejumlah titik akhir moda transportasi umum, mulai dari terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, sampai bandara.

Pemerintah memprediksi akan ada 79 juta orang yang mudik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi, jumlah orang yang mudik lebaran 2022 akan meningkat, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan warganya. Jumlah pemudik akan bertambah pasca pemerintah menghapus kebijakan syarat antigen dan PCR untuk perjalanan jarak jauh.

Budi Karya juga mengimbau agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan selama mudik lebaran karena dikhawatirkan akan beresiko bagi para lansia. Masyarakat juga diminta harus bisa menciptakan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan tak lupa menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Kebijakan transportasi selama lebaran

Ilustrasi Mudik. (pexels/kampus production).

Pemerintah pun harus mengkomunikasikan kebijakan transportasi selama musim lebaran secara bijaksana dan logis. Sehingga kegiatan mudik bisa berjalan dengan lancar.

"Tentu apa yang akan kita lakukan bisa ditinjau dari berbagai sudut. Kita akan susun konsep baik dalam penyelenggaraan mudik. Kita ingin mensinergikan pendapat antar sektoral, tak hanya Kemenhub," sebut Budi Karya.

*Penulis: Saffa Sabila.