Kekerasan Seksual Makin Parah, Pemerintah Percepat Pengesahan RUU TPKS

Fimela.com, Jakarta Maraknya kasus kekerasan seksual yang semakin parah beberapa waktu belakangan ini membuat banyak orang merasa prihatin sekaligus mempertanyakan ketegasan pemerintah. Dan sepertinya situasi membuat pemerintah mau mengambil langkah cepat.

Dilansir dari Liputan6.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyutujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ia berharap RUU TPKS segera disahkan agar dapat menjadi payung hukum untuk memberantas kekerasan seksual. Terutama belakangan ini kasus kekerasan seksual semakin parah.

Dikatakan Moeldoko dari siaran pers seperti dikutip Liputan6 pada Sabtu (11/12/2021), bahwa Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual dengan disetujuinya RUU TPKS.

TERKAIT: Gaya Irish Bella dan Harmoni Keluarga Barunya, Elegansi dan Kehangatan dalam Pemotretan Perdana

TERKAIT: Pesona Annisa Pohan dan Almira Yudhoyono di Hari Ibu, Elegansi Ibu-Anak yang Mencuri Perhatian

Desar pengesahan RUU TPKS

Kaum Hawa Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS — Massa Kolaborasi Nasional melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa yang menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ini datang dari berbagai daerah. (Liputan6.com/JohanTallo)

Dari Kantor Staf Presiden pun menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS. Gugus tugas ini pada pelaksanaannya nanti akan beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, serta Polri.

Gugus tugas ini bertugas melaksanakan fungsi koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga dalam rangka mempercepat pembentukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Gugus Tugas akan terus berkoordinasi dengan Baleg DPR dan stakeholder terkait untuk mendukung proses percepatan pembentukan RUU TPKS.

Dengan pergerakan yang ditunjukkan pemerintah ini, diharapkan pengesahan RUU TPKS tak lagi mengalami kendala sehingga korban mendapatkan keadilan yang semestinya ya, Sahabat Fimela.

#ElevateWoman with Fimela