Perjuangan Masih Panjang, UU TPKS Harus Menjadi Gerak Nyata Semua Elemen Bangsa untuk Menghapus Kekerasan Seksual

Selain itu, Lestari Moerdijat juga menegaskan bahwa pembahasan RUU TPKS tidak hanya terkait perlindungan korban kekerasan seksual saja, tapi juga tentang hak asasi manusia. Diperlukan adanya kesadaran bersama untuk terjadi perubahan yang cepat di berbagai sektor kehidupan, sehingga dari aturan dan aparatnya juga bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi.

"Seluruh elemen bangsa harus hadir dengan melakukan kerja nyata dalam mewujudkan aturan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual," jelas Rerie yang merupakan panggilan akrab dari Lestari Moerdijat.

Diskusi ini dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoertri, dihadiri oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI Luluk Nur Hamidah, Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, dan Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti. Hadir juga Pakar Hukum Tata Negara Atang Irawan dan Jurnalis Kompas Sonya Hellen.

Rerie berharap UU TPKS bisa mempersempit gap aturan hukum yang ada, agar mampu melindungi korban tindak kekerasan seksual yang semakin meningkat. Hal ini didukung oleh Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Willy Aditya yang mengatakan bahwa Baleg DPR telah sepakat untuk mengajukan RUU TPKS ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR, yang kemudian akan bersama pemerintah untuk menjadi undang-undang.

Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti berharap para wakil rakyat tidak memasukkan isu-isu yang tidak relevan di luar kekerasan seksual, sehingga UU TPKS bisa menjadi jawaban atas kekosongan hukum dalam kasus-kasus tindak kekerasan seksual di tanah air. Bagaimana menurutmu, Sahabat FIMELA?

#Elevate Women