DPR Saring Aspirasi Produser Film untuk Revisi UU Film No.33/2009

Fimela.com, Jakarta Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI merencanakan beberapa agenda untuk merevisi Undang Undang Perfilman nomer 33 tahun 2009. Kamis (28/1/2016), seluruh anggota panja komisi X melakukan lawatan kerja ke kantor Soraya Pictures di Gondangdia, Jakpus. Mereka menyaring aspirasi produser untuk membangun perfilman Indonesia.

"Kami datang kesini untuk mengetahui tentang seluk beluk perfilman dan mendengarkan aspirasi dari produser. Ada rencana untuk merivi UU nomer 33 tahun 2009 tentang perfilman. Karena itu kami ingin mengetahui kebutuhan perfilman nasional," ujar Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari.

Film, lanjutnya, memiliki fungsi strategis bukan cuma untuk hiburan semata. "Dunia kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja. Untuk satu film akan terbuka banyak lapangan pekerjaan. Dalam film juga kita bisa memasukkan nilai positif, seperti kebudayaan kita," katanya.

Produser Soraya Intercine Films, Raam Soraya menyambut baik kunjungan DPR ke kantornya. "Biasanya kami yang diundang ke DPR, sekarang kami dikunjungi. Ini sebuah kehormatan untuk kami," katanya.

Hadir di acara yang sama, Ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), Chand Parwez menjadikan forum tersebut sebagai forum diskusi. Mereka menyampaikan bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh perusahaan film untuk memajukan industri film. "Kami jelaskan kondisi riil di lapangan seperti film kami yang dikenai pajak penghasilan. Ada harapan dari pertemuan ini akan ada undang-undang yang menjadi solusi," paparnya.

Selain itu penolakan APFI pada pencabutan film dari Daftar Negatif Investasi (DNI) juga disampaikan kepada DPR. "APFI secara tegas menyatakan kita tidak butuh modal asing untuk memajukan perfilman Indonesia. Tugas utama kita adalah membuat masyarakat tertarik nonton film Indonesia. Pemodal dalam negeri kita cukup, kalau memang film Indonesia digarap dengan kualitas," jelasnya.

Hal tersebut mendapat sambutan positif dari Teuku Reifky Harsssya, ketua Komisi x DPR RI. "Yang perlu kita tingkatkan adalah saya beli masyarakat. Kalau anggaran masyarakat untuk menonton film Indonesia naik, maka pengusaha akan melihat peluang dan tidak perlu modal dari luar. Selama ada ceruk keuntungan, pengusaha Indonesia akan melirik sektor ini," paparnya.