Fimela.com, Jakarta Penjabat kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan menemui Taliban usai melarang perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam pertemuan ini, perwakilan PBB tersebut meminta penjabat menteri ekonomi pemerintahan Taliban membatalkan keputusan yang merugikan masyarakat itu.
"Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan hambatan sangat penting," kata pihak UNAMA dalam pernyataan itu dikutip dari liputan6.com.
Dilansir dari liputan6.com penjabat kepala UNAMA dan koordinator kemanusiaan Ramiz Alakbarov telah bertemu dengan menteri ekonomi Mohammad Hanif. Pada hari Sabtu Menko Hanif juga memerintahkan semua organisasi non-pemerintah seperti LSM lokal dan asing untuk melarang perempuan bekerja sampai adanya pemberitahuan lagi.
Melihat itu, PBB tidak menggubris perintah yang diminta oleh Taliban. Namun, diketahui banyak dari program yang dilaksanaka oleh LSM berkaitan dengan perintah yang diminta oleh Taliban.
What's On Fimela
powered by
Penangguhan Operasional
Perintah dari Taliban yang melarang perempuan untuk terlibat di LSM, membuat beberapa kelompok bantuan asing menangguhkan operasionalnya di Afghanistan. Hal tersebut dilakukan setelah Taliban resmi memerintahkan semua LSM untuk menghentikan staf perempuan yang bekerja.
Pengumuman tersebut memicu peringatan dari penjabat internasional dan LSM karena diketahui bahwa banyak manusia yang akan menderita karena kebijakan baru yang ditetapkan oleh Taliban.
"Kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa staf perempuan," kata Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE dikutip dari NST.com.my.
Ia menambahkan bahwa setelah mendapatkan pengumuman tersebut, pihaknya langsung menangguhkan program sebagai bentuk tuntutan bahwa laki-laki dan perempuan setara sehingga keduanya dapat melanjutkan bantuan penyelamatan secara bersama-sama di Afghanistan.
Di sisi lain, Komite Penyelamatan Internasional memberikan tanggapan darurat dengan menangguhkan layanan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang mempekerjakan 3.000 wanita di seluruh Afghanistan.
"Untuk IRC, kemampuan kami untuk memberikan layanan bergantung pada staf perempuan di semua tingkatan organisasi," ucap perwakilan yang berbasis di New York dikutip dari liputan6.com.
"Jika kami tidak diizinkan mempekerjakan perempuan, kami tidak dapat memberikan kepada mereka yang membutuhkan," tambahnya.
Larangan Kontroversional
Sejak Taliban merebut kekuasaan Afghanistan tahun lalu, terdapat banyak larangan yang menjadi kontroversional. Salah satunya, larangan baru-baru ini yang melarang perempuan untuk terlibat di LSM. Kebijakan baru tersebut tentu menjadi pukulan serius bagi para perempuan untuk menyuarakan hak-haknya.
Selain itu, para Islamis garis keras juga melarang para perempuan untuk belajar di Universitas. Hal tersebut juga memicu kemarahan dan protes global di beberapa kota yang ada di Afghanistan.
Terlebih Kementerian Ekonomi juga mengeluarkan larangan pada Sabtu lalu, apabila dilanggar Kementerian akan menangguhkan izin operasi organisasi bantuan apabila gagal menghentikan perempuan untuk bekerja.
Kementerian Ekonomi mengungkapkan telah mendapakan keluhan serius terkait para perempuan yang tidak mematuhi aturan berpakaian Islami yang pantas. Tuduhan tersebut juga digunakan oleh pihak berwewenang sebagai tameng untuk melarang perempuan mendapatkan pendidikan.
"Sebagai perwakilan dari donor bantuan kemanusiaan terbesar ke Afghanistan, saya merasa berhak atas penjelasan tentang bagaimana Taliban bermaksud mencegah perempuan dan anak-anak kelaparan, ketika perempuan tidak lagi diizinkan untuk mendistribusikan bantuan kepada perempuan dan anak-anak lainnya," ungkap Karen Decker yang merupakan kuasa usaha AS untuk Afghanistan.
Kebijakan dari Taliban ini juga berpotensi menghambat pengiriman bantuan ke jutaan orang, sehingga berdampak buruk juga terhadap ekonomi negara Afghanistan sendiri.
Penulis: Angela Marici
#Women for Women