Fimela.com, Jakarta Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah diterapkan sejak awal tahun 2021 sebagai bentuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia diyakini segera dihentikan pada akhir tahun 2022.
Dilansir dari liputan6.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) terkait dengan kemungkinan penghentian PPKM. Kajian penghentian PPKM ini mencakup dengan perkembangan terkini COVID-19 di Indonesia, meskipun muncul varian baru COVID-19 seperti XBB, XBB.1, dan BN.1 yang menyebar, tetapi rata-rata kasus COVID-19 nasional semakin melandai.
"Jadi kembali ke soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Kesehatan," terang Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 21 Desember 2022, dikutip dari liputan6.com
Jokowi menyampaikan kabar berakhirnya PPKM pada acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023' di Hotel Ritz-Charlton, Jakarta. PPKM kemungkinan akan dihentikan pada akhir tahun 2022 nanti. Hal ini dikarenakan kasus harian COVID-19 terus menurun pada Selasa (20/12/2022). Penanganan COVID-19 dengan adanya PPKM Levelling juga sudah membaik, sehingga situasi COVID-19 sebagian besar sudah terkendali.
"Perlu saya ingatkan mengenai gempuran adanya pandemi. Muncul lagi Omicron, puncaknya mencapai 64 ribu kasus harian, sehingga kita ingat saat itu ada Alat Pelindung Diri (APD) kurang, oksigen nggak ada, pasien menumpuk di rumah sakit. Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup tidak gelagapan sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik. Kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ucap Jokowi, dikutip dari liputan6.com.
What's On Fimela
powered by
Penurunan kasus COVID-19 di Indonesia
Jokowi menambahkan terkait pencabutan PPKM, pihaknya mengharapkan laporan kajian dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Perekonomian paling lambat datang dalam minggu ini.
"Saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penghentian PSBB, PPKM. Kita harapkan segera ya sudah saya dapatkan (laporan kajian) dalam minggu ini," tambahnya.
Menurut laporan harian COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 20 Desember 2022, perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan penurunan beberapa indikator terkait penanganan COVID-19. Tren kasus terkonfirmasi harian COVID-19 selama dua minggu terakhir menurun dari 3.849 menjadi 1.367. Kasus aktif juga turun menjadi 30.636, dari sebelumnya 53.406. Dalam dua pekan terakhir, rata-rata jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 juga menurun dari 2.396% menjadi 2.391%. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat turun di angka 3.679, sebelumnya 5.977 pasien dirawat. Jumlah keterisian tempat tidur COVID-19 (Bed Occupancy Ratio/BOR) di rumah sakit juga menurun, dari 10,32 persen menjadi 6,52 persen.
Mobilitas masyarakat saat Nataru
Diperkirakan sebanyak 44 juta orang akan bepergian saat Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Hal ini yang menyebabkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berikan peringatan kepada jajaran menterinya terkait mobilitas masyarakat saat Nataru. Ia menyebutkan untuk berhati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Nataru agar masyarakat merasa nyaman dan aman.
Sedangkan Polri akan mengerahkan 102.000 personel, kemudian untuk instansi terkait ada 32.000 personel, untuk pengamanan selama atau menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurut informasi dari masing-masing instansi, jumlah tersebut belum bisa dipastikan.
Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo mengatakan diperkirakan sebanyak 71 juta orang akan memanfaatkan momentum waktu libur Nataru. Jumlah tersebut ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Ia juga menyebutkan sudah memetakan 508 titik yang harus diamankan, baik tempat ibadah, objek wisata, kemudian tempat-tempat lainnya seperti jalur-jalur yang menjadi fokus penanganan dari kepolisian. Dedi juga memohon dukungan pada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan natal dan tahun baru agar semuanya berjalan lancar, aman dan kondusif.
*Penulis: Sri Widyastuti
#WomenForWomen