Fimela.com, Jakarta Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memberikan pidato di forum United Nations Transforming Education Summit pada Senin (19/9/2022). Isi pidato tersebut mengungkapkan bahwa Kementeriannya memiliki suatu shadow organization atau tim bayangan yang anggotanya sekitar 400 orang.
Ratusan orang tersebut meliputi product manager, data scientist, hingga software engineer yang bekerja sama sebagai tim yang melekat untuk Kementerian.
Sayangnya, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI (26/9), Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah mengkritik Nadiem Makarim. Ia meyoroti terkait 400 orang yang hadir sebagai tim bayangan di Kemendikbud-Ristek.
"Anda boleh bangga ditepuk-tangan di PBB. Tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali," ujar Anita di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).
Hingga akhirnya Nadiem mengklarifikasi pernyataannya tersebut. ia mengaku ada sedikit kesalahan dalam penggunaan kata tim bayangan.
Ia menyebut shadow team merupakan vendor, tim permanen yang berada di bawah naungan anak perusahaan Telkom. “Ada sedikit kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization, yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini mirroring terhadap Kemendikbudristek," jelas Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin (26/9/2022).
ia menjelaskan pengertian mirroring disini artinya adalah tim GovTech Edu akan bekerja sama dengan tiap-tiap Direktorat Jenderal yang ada di dalam Kemendikbudristek untuk menghasilkan maupun menyediakan layanan pendidikan dengan berbasis teknologi.
Demi kemajuan kementerian
Melansir liputan6.com, ia menampik jika mereka hadir untuk memberi kesan negatif. Justru sebaliknya, kehadiran mereka untuk kemajuan kementerian yang dikomandoinya melalui teknologi.
“Apa inovasi dari Kemdikbudristek, kenapa kok bisa terjadi begitu banyak anak muda mau ingin bergabung ke dalam govtech edu tersebut untuk membangun produk ini? itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemdikbud yang walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor,” kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022) melansir liputan6.com.
Dia memastikan, keputusan terkait tindak-tanduk kebijakan semua masih ada dalam dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, anggapan bahwa mereka memegang kendali penuh atas seluruh direktorat di Kemdibudristek adalah salah.
"Semua keputusan ada di dalam dirjen, baik dirjen maupun direktur melihat dan bekerja sama dengan mereka, dengan filsafat kemitraan, gotong royong dan itulah yang ingin dipelajari negara-negara lain bagaimana kita bisa menciptakan suatu kapasitas yang baru," jelas Nadiem.