UU TPKS Sah, Lindungi Pekerja Perempuan dari Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak. 

Kasus ini bahkan bertambah jumlahnya di 6 bulan pertama pandemi melanda, yakni sebesar 31 juta kasus. Di 3 bulan selanjutnya, kasus terus meningkat hingga mencapai  angka 15 juta kasus.

Co-Chair G20 Empower tersebut berharap, pengesahan UU ini mampu mendorong perempuan dan anak mengembangkan potensi dirinya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan tanpa rasa takut menjadi korban pelecehan. 

Ia menyatakan, kelahiran UU TPKS ini menjadi aksi dukungan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dari kekerasan seksual bagi perempuan.

Hal ini juga menjadi perhatian utama Group of 20 (G20) Empower. G20 merasa penting untuk menciptakan dan membangun aksi proaktif di sektor swasta dan publik. Hal ini juga termasuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan.

Rina mengatakan, partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tergolong rendah. Selain itu, masih banyak perempuan bekerja di sektor informal. 

Meskipun UU TPKS ini sudah disahkan, Rina tetap menyayangkan adanya penghapusan dua poin. Dua poin tersebut adalah terkait pemerkosaan dan aborsi dalam undang-undang tersebut. 

"Saya harap Pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat guna juga dalam penerapannya. Untuk itu kita harus terus kawal UU TPKS ini agar UU ini tidak mandul," ungkapnya.

Penulis: Ersya Fadhila Damayanti

#Women for Women