Fimela.com, Jakarta Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah semakin dekat. Berbagai sektor ekonomi mengkhawatirkan terjadinya gelombang ketiga Covid-19 jelang akhir tahun 2021. Bahkan sudah ada prediksi terkait peningkatan kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam menyambut Nataru 2022.
Menteri BUMN Erick Thohir tak tinggal diam, ia membocorkan sejumlah jurus yang akan dijalankan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Setidaknya, ada enam poin yang disampaikan Menteri Erick sebagai upaya pemerintah.
Pertama, pemerintah akan memastikan melakukan pelonggaran dengan pengendalian lapangan yang kuat, di mana pengawasan tersebut dilakukan guna masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. “Jadi, jangan sampai meski kita melakukan pelonggaran tapi kita terlalu euphoria,” ungkapnya yang dikutip Liputan6, Jumat (19/11).
Kedua, menyegerakan peningkatan vaksinasi lansia terutama pada daerah wilayah Aglomerasi dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Ketiga, pemerintah juga akan mendorong vaksinasi anak yang mulai dilakukan. Dengan begitu, hal tersebut bisa menjamin keselamatan anak. Terlebih lagi, kini sekolah sudah mulai memasuki pembelajaran tatap muka.
Keempat, menertibkan mobilitas pelaku perjalanan internasional dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat, terutama di wilayah Bali. “Ini juga dalam menyambut gelaran G20 yang akan dijalankan pemerintah sepanjang 2022 mendatang,” kata Erick.
Kelima, memperkuat peran pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
Keenam, terus mengampanyekan protokol kesehatan yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
What's On Fimela
powered by
Harga PCR: Termasuk Kategori Termurah
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan kembali mengenai harga tes PCR yang berlaku di Indonesia termasuk pada kategori termurah. Ia memaparkan harga ini telah melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau dibandingkan banyak negara, kita masuk kategori termurah, ini sesuai audit dengan yang dilakukan BPKP, ini yang sudah mendampingi bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri,” paparnya.
Ia pun menegaskan terkait harga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Menteri Erick menyebut tak bisa menentukan harga dari pihaknya sendiri dan mengacu pada hasil evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Erick menceritakan awal mula kebijakan PCR yang ada setelah awal kasus Covid-19 terdeteksi di Indonesia. Ternyata mulanya, ia tak mengerti fungsi dari PCR itu sendiri.
“Kementerian BUMN dan BUMN turut berikan dukungan pada awal di mana pada saat itu pada Maret-Mei, kita belum ngerti apa PCR tapi dari koordinasi dengan berbagai pihak rupanya kita perlu 18 lab PCR. Kita beranikan beri 18 lab yang didistribusikan RS BUMN,” ujarnya.
Nyatanya, ia menyadari bahwa PCR merupakan salah satu instrument guna mendeteksi sebaran kasus Covid-19. “Supaya kita lihat memang tes ini bagian dari trace and tracing, dan awalnya harganya ada yang dua juta Rp 5 juta waktu itu. Hari ini Rp 300 ribu,” tambahnya.
Penulis: Atika Riyanda Roosni
#Elevate Women