Menpora dan LADI Minta Maaf Karena Bendera Merah Putih Dilarang Berkibar di Thomas Cup 2020

Fimela Reporter diperbarui 19 Okt 2021, 09:38 WIB

Fimela.com, Jakarta Keberhasilan tim Thomas Cup 2020 Indonesia dalam menyabet gelar pemenang setelah 19 tahun terakhir, ternyata diiringi fakta ironis karena sang saka Merah Putih dilarang berkibar di ajang olahraga internasional tersebut, pada Minggu (17/10).

Kejadian ini sebagai akibat dari sanksi yang diberikan oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). 

WADA tak hanya memberikan sanksi terhadap Indonesia, tetapi Thailand dan Korea Selatan juga terkena imbasnya karena dianggap gagal memenuhi target tes doping tahunan ketika diperiksa dalam ajang Thomas Cup 2020. 

Bendera Merah Putih yang tak bisa berkibar ketika Indonesia menyabet gelar juara Thomas Cup 2020 ini membuat masyarakat geram, terutama bagi para warganet di media sosial yang kecewa dengan kejadian ini. 

Yang Dikibarkan adalah Bendera PBSI

Sanksi dari WADA ini akhirnya membuat Indonesia tak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di ajang olahraga internasional, meskipun mengalami kemenangan dalam ajang Thomas Cup 2020. Hal ini sama seperti yang dialami Rusia pada Olimpiade 2020.

Dampak sanksi WADA ini dapat langsung terlihat di final Thomas Cup 2020, yakni ketika Indonesia menjadi juara. Dalam final tersebut, yang dikibarkan adalah bendera Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dan bukannya bendera merah putih. 

What's On Fimela
2 dari 3 halaman

Menpora dan LADI Minta Maaf

Indonesia Juara Thomas Cup 2020. (Sumber: Instagram/badminton.ina)

Melansir laman Liputan6.com, Selasa (19/10), Sekretaris LADI Dessy Rosmelita akhirnya langsung menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan permintaan maaf karena adanya sanksi WADA yang akhirnya membuat Indonesia tak diperbolehkan mengibarkan bendera Merah Putih ketika Indonesia menjadi juara Piala Thomas. 

“Kami meminta maaf kepada Presiden RI Joko Widodo, masyarakat Indonesia, dan stakeholder olahraga Indonesia. Kami akan berkoordinasi dengan Pak Okto agar hal-hal spesifik yang sempat dibahas dalam rapat tadi bisa ditindaklanjuti sehingga mempercepat langkah-langkah pembebasan sanksi-sanksi dan menjadi patuh terhadap aturan WADA,” ujar Dessy dalam jumpa pers virtual usai pertemuan dengan Menpora Zainudin Amali, dikutip dari Liputan6.com. 

Sama halnya dengan Dessy, Menpora Zainudin Amali juga meminta maaf atas kejadian tersebut. 

“Saya kira saya juga mohon maaf. Saya meminta maaf karena kita semua jadi tidak enak, seharusnya kita menikmati kembali juara Piala Thomas. Kenikmatan itu berkurang karena Merah Putih tak bisa dikibarkan,” ujar Amali.

3 dari 3 halaman

Membentuk Tim Percepatan Pencabutan Sanksi

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Senin (18/10/2021). (NOC Indonesia)

Pertemuan antara WADA dan Menpora tersebut juga membuat mereka memutuskan dibentuknya tim percepatan pencabutan sanksi dari WADA. Dalam hal ini, yang ditunjuk untuk memimpin tim percepatan adalah Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari. 

Usai ditunjuk, Okto langsung memetakan solusi yang dapat ditempuh. Okto menargetkan Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA dapat menghimpun semua data dan permasalahan LADI dalam satu bulan ke depan, sembari mulai melakukan pendekatan-pendekatan eksternal ke Komite Olimpiade Internasional (IOC), hingga membantu memfasilitasi komunikasi LADI dengan WADA. 

Penulis: Chrisstella Efivania

#ElevateWomen