Fimela.com, Jakarta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai dilaksanakan. Meski begitu, ternyata PTM malah menimbulkan masalah baru, yakni klaster COVID-19 yang mulai bermunculan di tengah pelaksanaan PTM tersebut.
Dengan adanya hal itu, sejumlah menteri akhirnya memberikan tanggapan soal kabar adanya klaster COVID-19 yang terjadi ketika PTM berlangsung.
Salah satu menteri yang menanggapi hal ini adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dirinya membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah hoaks.
Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga menyebut bahwa terdapat miskonsepsi terkait data 2,8 persen sekolah yang menjadi klaster COVID-19.
Melansir dari Liputan6.com, terdapat sederet tanggapan dari para menteri terkait adanya klaster COVID-19 ketika PTM terbatas dilaksanakan. Simak ulasan selengkapnya.
What's On Fimela
powered by
Tanggapan Mendikbudristek
Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan ada miskonsepsi terkait data 2,8 persen sekolah yang menjadi klaster COVID-19. Menurutnya, data tersebut merupakan angka kumulatif selama masa pandemi COVID-19.
“Bahwa angka satuan pendidikan 2,8 persen walaupun kecil, tapi itu data kumulatif bukan data satu bulan. Jadi, itu semua dari seluruh masa COVID-19, bukan ketika bulan terakhir PTM terjadi,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip dari Liputan6.com, Kamis (30/9).
Selain itu, Nadiem juga menuturkan bahwa isu soal adanya 15 ribu murid dan 7 ribu guru positif COVID-19 merupakan laporan data mentah, dan masih ditemukan banyak sekali kesalahan dalam data tersebut.
“Jadi, kita fokus data yang ada, terutama data dari Kemenkes yang telah mendapatkan berbagai macam test result dan sampling,” tutup Nadiem.
Tanggapan Menkes
Sama halnya seperti Mendikbudristek, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga membantah kabar yang menyebutkan terdapat banyak klaster di sekolah ketika mulai diberlakukan PTM Terbatas.
Menkes menjelaskan bahwa setelah dilakukan PTM terbatas, pemerintah langsung melakukan surveilans di beberapa sekolah sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pembacaan secara luar jaringan (luring) tersebut.
“Jadi, kalau banyak yang kemarin diskusi atau beredar hoaks bahwa klasternya demikian banyak, sebenarnya tidak demikian,” kata Menkes Budi, dalam konferensi pers virtual, terkait hasil rapat terbatas PPKM yang dipantau di Jakarta.
Tanggapan Menko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, permasalahan terkait penyelenggaraan PTM terbatas saat pandemi COVID-19 masih bisa dikendalikan.
“Jadi sekali lagi khusus masalah pendidikan, kami tidak melihat adanya masalah-masalah yang tidak bisa dikendalikan,” ujar Luhut.
Luhut juga menyebutkan bahwa sistem yang saat ini telah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai sudah cukup bagus meskipun masih terdapat sejumlah tantangan.
Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena kebijakan yang diambil akan memiliki risikonya masing-masing. “Bahwa ada tantangan di sana sini, yes. Tapi, kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi yang akan dtang jadi tidak berpendidikan dan jadi bodoh,” jelas Luhut.
Penulis: Chrisstella Efivania
#ElevateWomen