Fimela.com, Jakarta Selasa (1/8), Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pendaftaran CPNS 2017 ini dilakukan secara online hingga 31 Agustus 2107.
Sedangkan untuk posisi atau jabatan di CPNS 2017, dikutip dari Liputan6.com, setidaknya ada 21 posisi yang dibuka dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, D3, dan S1. Lebih lanjut, dari SEK.KP.02.01-490 tentang Pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017, ada formasi 17.526 untuk 21 jabatan yang akan ditempatkan di sejumlah unit kerja Kemenkumham.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 ribu ditempatkan sebagai penjaga tahanan dengan kualifikasi SLTA Sederajat yang menguasai komputer. Sedangkan untuk Analis Kemigrasian memiliki kuota sebanyak 2.278 kursi dengan kualifikasi sarjana/S-1 dari beberapa jurusan, dan untuk 19 jabatan teknis lain disediakan 1.248 kursi dengan kualifikasi Sarjana/S-1 dan D-III dari beberapa jurusan.
Secara keseluruhan, Kemenkumham mengalokasikan 346 sarjana cumlaude, 280 putra-putri Papua dan papua Barat dan seorang penyandang disabilitas untuk posisi analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM. Sedangkan untuk formasi penjaga tahanan, 280 dialokasikan untuk Papua dan Papua Barat, dan sisanya yang berjumlah 13.720 kursi di antaranya dari jalur umum.
Pada posisi ini, yang berpeluang besar diterima adalah pelamar laki-laki, yaitu 11.423 orang, dan 2.297 orang untuk perempuan. Selain itu, Ditjen Lapas juga mendapat 714 kursi untuk jabatan pembimbing kemasyarakatan pertama. Jabatan ini menerima 497 pria dan 155 perempuan dengan kualifikasi pendidikan S-1 Psikologi, Sosiologi dan Hukum. Untuk posisi Analis Keimigrasian Pertama, yang bakal diterima ada 2.278 orang dari berbagai jurusan.
Lebih lanjut, dibutuhkan posisi Pemeriksa Keimigrasian Terampil dibutuhkan 30 orang dengan kualifikasi D-III akuntansi, manajemen, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informatika, teknik informatika, keuangan, sastra, dan bahasa asing. Kemudian ada Pemeriksa Merek Pertama dengan kuota sebanyak 15 orang dengan syarat pendidikan sarjana S-1 hukum, manajemen, teknik, humaniora serta farmasi.
Jabatan Pemeriksa Paten Pertama memiliki alokasi 15 orang dengan kualifikasinya Sarjana S-1 kimia, biologi, farmasi, fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan dan teknik di bidang international patent classification (IPC). Selain itu, sebanyak 15 orang ditempatkan untuk Analis Kekayaan Intelektual dengan kualifikasi Sarjana S-1 seni rupa, desain, teknik, hukum serta manajemen.
Selanjutnya, Analis Hukum dibutuhkan 136 orang dengan kualifikasi S-1 hukum. Untuk Analis Perlindungan Hak-hak sipil dan HAM, dibutuhkan 40 orang sarjana S-1 Hukum dan Sosial Politik. Posisi selanjutnya adalah Penata Keuangan dengan 25 formasi dengan kualifikasi S-1 ekonomi manajemen, akuntansi, manajemen keuangan, serta komputerisasi akuntansi.
Posisi Kustodian Kekayaan Negara, Kemenkumham menyediakan kursi untuk 20 sarjana S-1 dari jurusan ilmu bisnis dan manajemen, sospol, ekonomi manajemen, serta hukum akuntansi. Posisi Pengelola Teknologi Informasi, ada 70 formasi sarjana S-1 jurusan Teknik Informatika, sistem informasi, ilmu komputer dan teknik komputer.
Kemenkumham juga menyediakan posisi untuk tenaga kesehatan, yaitu perawat pertama sebanyak 100 formasi dan dokter umum 33 orang. Dibutuhkan pula dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis penyakit dalam pertama, dokter spesialis anak pertama, dokter spesialis ginekologi pertama, dan dokter spesialis anastesi pertama masing-masing sebanyak satu orang. Untuk bidang kesehatan jiwa, dibutuhkan 15 Psikolog Klinis Pertama dengan kualifikasi S-1 Psikologi.
Sebanyak 15 orang dibutuhkan untuk mengisi jabatan Auditor Pertama dengan kualifikasi pendidikan antara lain S-1 Ilmu Hukum, Psikologi, akuntansi, administrasi pendidikan, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, administrasi negara, administrasi bisnis, dan administrasi perpajakan.