Fimela.com, Jakarta Sejumlah pelari maraton yang mengikuti kejuaraan Nomoni International Marathon di Palu pada 25 September 2016 lalu mengadu ke pihak kepolisian. Pasalnya, hingga saat ini, para pemenang lomba lari tersebut belum juga menerima hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Nama Pasha Ungu sebagai Wakil Walikota Palu pun ikut terseret.
Yayuk Sri Wahyuningsih, salah satu pemenang lomba lari maraton tersebut berharap, pihak penyelenggara, dalam hal ini event organizer, diminta untuk segera 'melunasi' hadiah yang dijanjikan pada para pemenang yang mencapai total lebih dari 600 juta.
"Kita ini menjadi salah tiga pemenang dari Nomoni International Marathon yang diselenggarakan 25 September 2016. Setelah lomba pun kita dijanjikan 2 minggu untk penerimaan hadiahnya. Setelah dua minggu belum ada lagi, dijanjikan lagi satu minggu sampai dengan hari ini dijanjikan siang ini masuk tapi tidak ada," ungkap Yayuk di Polda Metro Jaya, Rabu (2/11/2016).
Merasa tertipu, Yayuk yang ditemani dua rekannya sesama pelari maraton pun akhirnya berupaya menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak penyenggara. Terlebih, dirinya merasa kurang puas atas jawaban pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pasha sempat mewakili pihak Pemda setempat untuk melakukan penyerahan hadiah secara simbolis pada para pemenang.
"Jelas laporin EO-nya, rest directornya Steffy Burase. Kalau Pasha atau Pemda dan EO kan urusan dapur mereka ya, saya nggak tau. Sampai saat ini kok mereka lempar-lemparan, di web Palu, Pasha Ungu bilang itu bukan rangkaian dari kegiatan ulang tahun Palu tapi kalau dilihat di web-nya kan dia didukung. Yang nyerahin plakat hadiah itu Pasha Ungu," tambah Yayuk.
Meski sudah mencoba menempuh jalur hukum, namun Yayuk tetap berharap permasalahannya ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan. Dirinya mewakili para peserta yang lain hanya berharap pihak yang terkait untuk segera melunasi janji berupa hadiah uang tunai seperti yang tertera di perlombaan.
"Saya sih cuma bisa menuntut bagaimana polisi bisa cairkan hadiah kita. Kita pengennya sih kita cuma dibayar, selesai. Kita minta pertanggung jawaban dulu ke EO-nya. Saya nggak mau terlalu jauh. Masalah EO dengan Pemda setempat kan kita nggak tahu apa ada perjanjian atau apa," tandasnya.